uu no 9 tahun 2013. 5410, LL SETNEG : 36 HLM. uu no 9 tahun 2013

 
 5410, LL SETNEG : 36 HLMuu no 9 tahun 2013 <b>oN UU ;3102 nuhaT 9 romoN gnadnU-gnadnU 4 lasaP emsiroreT naanadneP anadiP kadniT nasatnarebmeP nad nahagecneP gnatnet 3102 nuhaT 9 </b>

5. Pengumpulan Uang Atau Barang - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. No. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 ini ditetapkan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011. 3, LN. 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6)Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Undang-undang (UU) tentang Badan Hukum Pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 2013 Download: 33 NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR. 167, TLN. 2757 , LL SETNEG : 8 HLM Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No. 5459, LL SETNEG : 4 HLM. 5429, LL SETNEG: 16 HLM Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera SelatanNOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Permen No. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari. 9, 10110, Jakarta Pusat, Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 (UU/2022/9) (2022) tentang Provinsi Kalimantan Barat. 32 Tahun 2004, UU No. NO. 1. No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Ilir. Permenkumham No. d. TENTANG . 27 Tahun 2009, UU No. Tipe Dokumen. Tipe Dokumen. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2013. 1970, LL SETNEG : 4 HLM. Undang-undang (UU) No. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah tidak sesuai 1agi dengan perkembangan hukum, tata kelola, pengelolaan keuangan negara, dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti. Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741); 16. 20, TLN No. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Pasal 9, dan Pasal 11 wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib dan damai. 4 Tahun 2007 Baku Mutu Air Limbah Minyak Gas Bumi; Permen LH No. 6140, LL SETNEG : 4 HLM. 32 Tahun 2004, UU No. 9, LN. 21 Juni 2016. Judul. ; UU No 9 th 1990 ttg Kepariwisataan Compiled by: 21 Yayasan Titian 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1990 T E N T A N G KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. U. KontakCATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2014. pdf. 21 Maret 2019. 296, TLN No. 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU);. a. 9 Tahun 2013. Judul. 9, LN. Tipe Dokumen . 2014 /NO. Strategi pelaksanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. 6856, jdih. 12 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. UU no 1 th 2013 ttg Lembaga Keuangan Mikro. 5388, LL SETNEG : 23 HLM. 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Undang-undang (UU) NO. Pasal 2 Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. 9 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme DETAIL PERATURAN Abstrak. Dasar hukum UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan. Frasa "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama" dalam Pasal 153. 9: Tahun: 2013: Tentang: PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 13 Maret. 125, TLN NO. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. tahun dan / atau denda setinggi - tingginya Rp. Dilihat 1292 kali. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan b. 26 Tahun 2007; UU No. UUD No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. - 4 - 9. Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sepanjang frasa “setiap kali” adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD bersama Kepala Daerah telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan dengan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 23 Tahun 2013 . penundaan kewajiban pembayaran utang bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan. bahwa berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa. 9 Tahun 2014 Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters). Peraturan Pemerintah (PP) No. Judul. 156, TLN No. Nomor. Tipe Dokumen. - Dalam Peraturan Bersama ini diatur tentang tata cara pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No. Tipe Dokumen. E. UU No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PVTPPT), Pendanaan. 6112, LL KEMENKUMHAM : 4 HLM. 2. 4286), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. Undang-Undang No. 1. 01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dan Sanksi. Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penanggulangan Dan Rehabilitasi Wanita Tuna Susila. Undang-undang (UU) No. 9, LN. 190, TLN NO. 50, TLN No. PP. go. (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada: a. . 16 Tahun 1955 tentang Perubahan. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 DETAIL PERATURAN Abstrak. 9, BN. 106. Document;. Produk Hukum Terbaru. NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG Perubahan UU No. UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. UU No. Dasar Hukum: UU No. Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No. 2021/No. 24 Tahun 1956; UU No. 58, TLN. U. BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti; f. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 28 Tahun 2009; PP No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERDJA DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 10. 5475, LL. Memuat arah perubahan sebagai berikut: 1. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang. 35, TLN. huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang. ID; 10 HLM. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 (UU/2018/9) (2018) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 1968/ No. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "undang-undang Darurat No. Mengubah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu 1-2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Uu. 5166, LL SETNEG : 22 HLM. PUTUSAN Nomor 13/PUU-XV/2017. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. 24, LN. 000. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik. 2013/No. Tentang Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 . Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 14 dan angka 15. Undang-undang (UU) NO. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan b. Undang-undang (UU) NO. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 5514, LL. 8 Tahun 1981; UU No. 32, LN. 70, LN. 4 Namun seiring semakin berkembangnya zaman, UU No. UU No. E. NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. Undang-undang ini juga mengatur tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan. Di dalam Undang-Undang ini, perlindungan kepada pengguna jasa LKM, pembinaan dan pengawasan LKM, diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dan penambahan satu pasal baru dalam PP Nomor 51 Tahun 2008. KLINIK . 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 drt. 5406, LL SETNEG: 33 HLM. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2004/ No. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 6 Tahun 2009; Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69. 9, 10110, Jakarta Pusat, Indonesia. 8 Januari 2013. No. 13 Tahun 1964, UU No. PERTIMBANGAN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 9 TAHUN 1998 (9/1998) TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Menimbang : a. 41, TLN No. 60 Tahun 2008; PP No. METADATA PERATURAN. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan. METADATA PERATURAN. 2. tidak berbadan hukum. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 drt. Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. pdf. Jakarta Tanggal Penetapan. 9 Tahun 2010 Keprotokolan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 62 Tahun 2013 Investigasi Kecelakaan Transportasi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 5410, LL SETNEG : 36 HLM. Ketentuan mengenai penatausahaan rekening dalam kaitannya. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PVTPPT), Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Pasal 13 (1) Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. 18 Mar 2009. Dasar Hukum. 9 Tahun 2012.